Dengan Undang-Undang MK yang pembentukannya tampaknya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lapang, karena hanya berlangsung kurang lebih satu tahun setelah perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002, tampak jelas bahwa banyak kekurangan yang terdapat dalam UU MK tersebut.
Buku ini merupakan pedoman yang akan ditempuh untuk membentuk Pengadilan Niaga.
Groups that favored fundamental political and legal change focused on the judiciary as a means of gaining access to and influence in the state and of imposing limits on the exercise of political power.
This is the third in a series of books on foreign and international procedure published under the auspices of the Project on International Procedure of the School of Law of Columbiaa University.
The Australian court system continues to be the subject of debate and disagreement. Controversial issues in recent years have included judicial independence and judicial administration, the relations between courts and tribunals, the role of the High Court and specialist courts such as the Family COurt, and problems of cost and delay.
Scholars have generally assumed that courts in authoritarian states are pawns of their regimes, upholding the interests of governing elites and frustating the efforts of their opponents.
Buku ini membahas proses pelimpahan perkara oleh jaksa penuntut umum, penyusunan surat dakwaan, syarat-syarat, bentuk, sistematika, dan teknik penulisan, serta tanggapan terhadap eksepsi dan keputusan hakim terkait surat dakwaan.
Buku ini membahas proses kodifikasi hukum, pandangan terhadap kodifikasi, konsep peradilan bebas, dan bagaimana ilmu hukum membantu peradilan berjalan dengan adil.
The International Court of Justice has been the subject of increased interest and attention in recent years, in both governmental and academic circles.
Buku ini membahas praktik mafia peradilan di Indonesia, mulai dari pengertian, sejarah, dan dampaknya, hingga pola korupsi di berbagai institusi hukum. Buku ini juga mengupas cara menjerat pelaku mafia peradilan, hambatan yang dihadapi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan peradilan dan melawan mafia peradilan.