Buku ini merupakan buku referensi lengkap mengenai parlemen Indonesia. Isinya mencakup profil anggota DPR & MPR RI periode 1999-2004, tinjauan teoritis dan sejarah parlemen, struktur dan tata tertib DPR & MPR RI, daftar undang-undang parlemen, dan informasi berguna lainnya tentang lembaga legislatif di Indonesia.
Buku ini adalah kumpulan peraturan internal MPR RI tentang tata tertib yang mengatur pelaksanaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Dokumen ini disusun dalam satu naskah berdasarkan ketetapan MPR RI dan mencakup perubahan yang telah dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi MPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Buku ini membahas tentang konvergensi antara hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan nasional. Buku ini berisi catatan dan pandangan dari Arsul Sani, seorang anggota parlemen Indonesia, mengenai isu-isu terkait hukum, HAM, dan keamanan nasional. Refleksi beliau sebagai legislator dapat dilihat dari buku ini.
Buku ini berisi pernyataan sikap politik dari 207 anggota MPR RI pada tanggal 7 November 2001. Pernyataan ini berjudul Jangan Sampai MPR Keblinger yang mengandung arti bahwa mereka tidak ingin MPR salah dalam mengambil keputusan atau tindakan. Buku ini berisi aspirasi dan harapan dari para anggota MPR RI terkait dengan peran dan fungsi MPR di era reformasi.
In recent years renewed attention has been directed to the importance of the role of institutional design in democratic politics. Particular interest has concerned constitutional design and the relative merits of parliamentary versus presidential systems. A virtual consensus has formed around the argument that parliamentary systems are preferable overall to presidential systems, due largely to …
Buku ini membahas tentang pemisahan kekuasaan antara presiden sebagai eksekutif dan MPR yang pada saat itu merupakan lembaga tinggi negara.