Buku ini merupakan panduan praktik beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang ditujukan untuk membantu akademisi, praktisi, dan masyarakat memahami tata cara dan ketentuan dalam proses peradilan administrasi, serta mendorong persepsi bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Buku ini membahas Undang-Undang Peradilan Umum beserta perubahannya, sebagai dasar hukum pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Buku ini juga dilengkapi dengan UU Peradilan Tata Usaha Negara dan UU Peradilan Agama, bertujuan untuk membantu sosialisasi hukum kepada praktisi, akademisi, dan masyarakat pemerhati hukum.
Pokok pemikiran dan usaha rancangan SK ketua Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan hak masyarakat memperoleh informasi pengadilan.
Merupakan lampiran eksepsi yang dijelaskan dengan sangat terperinci.
Buku ini membahas penyusunan Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan untuk mempersiapkan sistem pendukung terkait penerapan sistem satu atap dan pengelolaan keuangan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999.
Buku ini membahas peran Mahkamah Agung AS dalam perkembangan hukum konstitusi, dengan menyoroti kasus-kasus penting terkait diskriminasi rasial, privasi, hak perempuan, kesejahteraan, dan kekuasaan eksekutif.
Buku ini membahas peran Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan dalam menegakkan hak asasi manusia pasca-apartheid, serta membandingkan putusannya dengan Mahkamah Agung AS dalam isu-isu hak sosial. Selain itu, buku ini juga menyoroti perdebatan akademis mengenai efektivitas pengadilan konstitusi dalam membawa perubahan sosial.
Buku ini berisi perubahan dan pembenahan birokrasi, sehingga pelyanan hukum kepada publik dapat semakin membaik. Reformasi birokrasi yang tepat dan berkelanjutan,
Artikel ini memberikan perspektif yang biasanya tidak tersedia bagi para sarjana hukum AS di bidang hukum komparatif
Buku ini membahas keadilan administrasi dalam konteks sistem hukum dan administrasi di Amerika Serikat, khususnya perubahan peran lembaga seperti California Industrial Accident Commission.